Dirut PTPN-II Tanjung Morawa Bhatara Moeda Nasution melalui Humasnya Rahmuddin di ruang kerjanya, Senin (22/04/2013) mengaku tidak tau dengan adanya Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2013. “Saya tidak tau Peraturan Menteri ESDM itu”. Kata Rahmuddin melindungi atasannya. (red).

LIMA PULUH | GLOOBAL BERITA- M.isa Nelayan Tradisonal Asal Tanjung Tiram datangi Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM minta Pukat grandong (pukat tarik dua kapal) di hapuskan dari perairan Batubara Senin (08-04-2013).

Kedatangan Nelayan Asal Tanjung Tiram di kediaman rumah Dinas Bupati Batubara Senin malam Pukul 20.00 Wib di Perumahan  Tanah Itam Ulu Limapuluh Kabupaten Batubara Sumatera Utara yang di dampingi Indrawan,SH Ketua KANTI (Komunikasi Antar Nelayan Tradisonal Indonesia) dan Sekjen Forum Komunikasi Wartawan Indonesia (Forkomwari) Abu Hasan Asyari di sambut baik Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM.

Dalam pertemuan itu M.isa salah satu masyarakat nelayan asal tanjung tiram  menyampaikan terimakasihnya kepada Bupati karena beberapa hari ini pukat tarik dua kapal (pukat grandong) sudah tidak beroperasi di perairan batubara, Selama tidak beroperasinya pukat grandong penghasilan nelayan mulai membaik.Namun nelayan masih ragu apakah pukat grandong sewaktu - waktu akan kembali melaut di Batubara."Atas nama masyarakat nelayan tradisonal kami minta pemerintah Batubara menerapkan Peraturan Menteri Nomor 02 tahun 2011 tentang larangan operasional kapal pukat, yang ditarik dengan dua kapal di wilayah perairan perikanan Batubara"Ungkap Isa

Ketua KANTI (Komunikasi Antar Nelayan Tradisonal Indonesia) Indrawan, SH mengatakan Petugas -Petugas keaman laut hendaknya menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No PER.02/MEN/2011 tentang  larangan operasional kapal pukat, yang ditarik dengan dua kapal jelas ada namun petugas keaman laut sepertinya masih bekerja setengah hati sehingga masyarakat nelayan tradisonal marah dan terjadi pertikaian dan pembakaran."Kita minta Petugas keamana Laut menjalankan Permen No PER.02/MEN/2011 dengan baik dan jangan ada tawar menawar untuk kepentingan satu kelompok".Ujar Indrawan.

Hal yang sama juga di katakan abu hasan, Sekjen FORKOMWARI ini minta Pemerintah khusnya aparat keamanan laut supaya menjalankan Permen No PER.02/MEN/2011.menurutnya jika keaman laut menjalankan permen tersebut dengan benar niscaya tidak akan ada konplik di laut.

Sementara itu  Bupati Batu Bara H OK Arya Zulkarnain SH MM berjanji akan selalu melindungi nelayan tradisional Batubara sampai kapan pun. Oka Arya juga berharap semua pihak menegakkan aturan yang berlaku di laut dan jangan sampai nelayan tradisional Batubara terganggu oleh para pemilik kapal nelayan modern. 

Kabupaten Batubara ini adalah hasil perjuangan oleh karenanya harus kita bangun bersama.Penduduk Batubara  lebih kurang 498.468 jiwa dengan luas wilayah 922,20 km serta 7 kecamatan  penduduknya Batubara 20%  merupakan nelayan.

Seperti mana kita ketahui OK Arya Zulkarnaen, merupakan Bupati terpilih terpilihmelalaui jalur independen dan  sangat dekat dengan kalangan  nelayan. Kedekat Oka ini membuat Ok akan memperjuangkan hak - hak nelayan,Kedepan OK juga akan membuat pemukiman nelayan serta akan memajukan penghidupan  ekonomi nelayan.

Bupati Batubara ini menegaskan, apabila sudah ada perda tentang zona tangkap ikan di laut maka pihaknya akan bisa bertindak sesuai peraturan terhadap nelayan yang dinilai melakukan pelanggaran di laut.

"Saya akan tetap melindungi nelayan tradisional Batubara sampai kapan pun. Jangan sampai bantuan jaring yang saya berikan menjadi sia-sia akibat kapal pukat tarik dua (pukat grandong)  yang mencari ikan di sekitar pantai sehingga mengganggu nelayan tradisonal," Jelasnya. (Redaksi)

BELAWAN | GLOOBAL BERITA- Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Utara Kombes Ario Gatut Kristianto diwakili Kasubdit Gakkum Dit Polairdasu AKBP Burhanuddin Desky dan Kepala Satuaan Patroli Perairan Dit Polairdasu (kasatrolda) AKBP Tulus Juswantoro Sik menerima nelayan asal Batu Bara diwakili M.isa dan Kolil kamis (04/04/2013) di MakoDitpolairdasu jalan TM pahlawan Belawan.

Nelayan Asal Kabupaten Batu Bara ini sebelumnya juga menyampaikan aspirasi ke PSDKP  Jl. Gabion Belawan  yang diterima kepala bidang tata usaha Monang Harahap.

M.isa yang mewakili nelayan asal Batu Bara minta kepada aparat penegak hukum Polairdasu supaya turun

ke perairan Batu Bara  karena diwilayah mereka pukat  grandong sudah sangat meresahkan dan juga di kuatirkan akan menimbulkan konplik antar nelayan di sana.

"Kami atas nama nelayan tradisonal minta bapak - bapak Polairdasu menangkap pukat tarik dua alias pukat gerandong di perairan Batu Bara, Suara kami di Batu Bara sudah tidak di dengar pejabat -pejabat disana maka kami datang kemari untuk menyampaikan permasalah yang ada sehingga bapak - bapak tahu persolan sebenarnya,"ungkap M.isa.

"Ada sekitar 40 set kapal pukat gerandong disana yang terus beroperasi walau sudah dilarang sesuai Permen 02 tahun 2011 tentang larangan operasional kapal pukat ditarik dua kapal, akan tetapi mereka tetap membandel, kami pun sering mengusir mereka dilaut sehingga nantinya kami takut masyarakat nelayan lainnya emosional dan langsung main bakar,"tabah Kolil

Menyikapi keluhan yang di sampaikan nelayan, Kepala Satuaan Patroli Perairan Dit Polairdasu (kasatrolda) AKBP Tulus Juswantoro Sik berjanji akan menindak kapal pukat tarik dua alias pukat gerandong.

besok jum'at (05/04/2013) akan ada patroli serta razia penertiban terhadap kapal pukat tarik dua dan untuk masalah kesepakatan antar nelayan tradisonal dengan tarik dua kapal yang saling tanda tangan, ternyata tidak ada kesepakatan secara jelas dan tanda tangan tersebut tidak mewakili semua nelayan tradisional, saya himbau agar dikoordinasikan dan dibicarakan dengan baik dengan pemerintah daerah Batu Bara dan aparat Kelautan disana /Sat Polair, PSDKP, Pos AL dan saya minta jangan ada lagi tindakkan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain."Jelas Tulus Juswantoro.(Abu /Global/ Mdn)

Seperti  di ketahui pukat yang ditarik dua kapal atau pukat grandong telah di larang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.02/MEN/2011 Namun Anehnya pukat grandong ini tetap beroperasi di Perairan Batubara ini penyebab amarah  nelayan tradisional selain itu alat tangkap pukat grandong menguras segala jenis ikan yang ada di laut dan parahnya lagi pukat grandong memasuki kawasan daerah tangkapan nelayan kecil, Sehingga nelayan tradisional kesulitan mendapatkan ikan.

Pantauan dilapangan sepekan belakangan pukat grandong di batubara sudah tidak melaut karena di rajia dan di tangkap oleh petugas namun beberapa hari kemudian pukat grandong terlihat mulai melaut secara diam - diam karena aktipitasnya terpantau berangkat pada malam hari dan pulangnya di waktu subuh, Dua hari belakangan ini aktipitas pukat grandong terlihat mulai mengganas, ini membuat nelayan tradisonal marah sehingga bila terlihat pukat tarik dua atau pukat grandong di perairan batubara nelayan tradisional sepontan akan merajia dan mengusir seperti yang terjadi pada hari sabtu (20/04/2013).Dua kapal pukat grandong kedapatan sedang mencari ikan di perairan batubara di kejar nelayan tradisional dan akhirnya satu kapal di bakar massa dan satu kapal lagi tenggelam.

Ketua Komunikasi Antar Nelayan Tradisional Indonesia (KANTI) Kabupaten Batubara M.isa Kepada Media Online www.globalsumut.com Minta Aparat Keaman Laut Mengawal dan Menjalankan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.02/MEN/2011 Tentang larangan Operasional kapal pukat yang ditarik dengan dua kapal diwilayah perairan Batubara, Menurut Ketua KANTI ini jika semua keaman laut mengawal dan menjalankan permen No.PER.02/MEN/2011 tersebut dengan baik pihaknya yakin tidak ada konfik di perairan Batubara.

Lebih lanjut di katakan M.isa “Kalau pukat ditarik dua kapal atau pukat grandong dibiarkan dan tidak ada tindakan dari petugas keamanan laut ini sangat  mengganggu kehidupan nelayan tradisional dan itu akan  membuat nasib nelayan Batubara semakin menderita karena sulit mendapatkan ikan di laut,”Jelasnya.

  

M.isa, Tidak ingin pembakaran Kapal pukat tarik dua atau pukat grandong yang di lakukan nelayan terjadi kembali di Batubara  “untuk itu pihaknya minta semua keamana laut mengawal dan menjalankan permen No.PER.02/MEN/2011 dengan sebaik - baiknya dan Pihaknya minta petugas memeriksa setiap kapal - kapal ikan yang hendak melaut dengan begitu di harapkan tidak ada pukat tarik dua yang melaut,”Tambahnya.

(Kholilu Rahman / Reporter Batu Bara)

BELAWAN | GLOOBAL BERITA - Ketua Forum Masyarakat Belawan Membangun (FORMABEM) M.Syafrik Sani Tarigan menghimbau seluruh warga Sumut khususnya perusahaan yang ada di Belawan untuk tidak Golput dalam menghadapi Pilkada dengan mengikuti 3 langkah, pertama pada hari H-nya keluar rumah, kedua menuju ke TPS, 3 coblos, jangan golput sebab sayang suara emas kita ,satu suara sangat menentukan untuk masa depan Sumut terutama bagi masyarakat Belawan yang menantikan perubahan, apalagi Belawan merupakan pintu gerbang perekonomian Sumut terbesar nomor 3 di Indonesia.

"Dihimbau juga bagi pekerja maupun para buruh pabrik-pabrik, pelaut-pelaut pegawai di pelabuhan Belawan maupun pekerja nelayan di Pelabuhan Perikanan Gabion, perusahaan eksport import, EMKL, PBM, maupun unit pekerja jasa pengangkutan,"ungkap Syafrik di sekretariatnya Jalan Deli No 02 Belawan.Sabtu (16/02/2013).

Formabem selama ini telah banyak berbuat bagi masyarakat, maupun instansi Pemerintah maupun swasta yang ada di Belawan, selama ini kinerja sosial Formabem telah dirasakan masyarakat lewat mobil ambulans gratis Formabem untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan 24 jam standby.

Sebagaimana diketahui FORMABEM pada Kamis (14/02) di Halaman jalan Deli No 2 Belawan mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri ribuan warga pengajian, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda serta Muspika Belawan serta turut dihadiri H.Chairuman Harahap selaku calon Gubsu 2013.

Kapolsekta Medan Belawan Kompol H.Bambang mengaku sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan ketua Formabem M.Syafrik Sani Tarigan guna turut mensyiarkan agama Allah SWT.Sedangkan Ketua Formabem M.Syafrik Sani Tarigan menyampaikan, kegiatan memeringati Maulid ini setiap tahunnya digelar masyarakat Belawan tergabung dalam Formabem guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta mencotoh akhlak mulia nabi Muhammad SAW.

Formabem sejak dulu memiliki misi mulia bagi masyarakat di Belawan, ditengah banyaknya perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara disini sudah selayaknya masyarakat setempat memperoleh manfaat dan jangan masyarakat Belawan sekedar dijadikan penonton saja.

Sebab hingga kini masyarakat Belawan masih tergolong banyak yang miskin dengan latar belakang pendidikan maupun kesehatan yang kurang, untuk itulah masyarakat Formabem berjuang memperoleh haknya sesuai intruksi Pemerintah Presiden SBY dalam era otonomi daerah untuk senantiasa mengutamakan masyarakat setempat untuk dipekerjakan apalagi di Belawan ini masih banyak pengangguran
.(Abu/Salim/Mdn).

BELAWAN | GLOOBAL BERITA - Guna menyelidiki serta mengetahui secara dekat soal operasional kapal pukat teri yang sebelumnya sempat dituduh sebagai pukat gerandong yang tak ramah lingkungan, akhirnya petugas tim dari Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang yakni Suherianto dan Fakruddin akhirnya turun ke kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) Gabion selama beberapa hari didampingi HNSI Medan serta penggurus Assosiasi Nelayan dan Pengusaha Pukat Teri (ANPATI).

Selain turut langsung ikut ke laut melihat operasional kapal pukat teri secara dekat, Tim dari BBPPI Semarang juga sempat berbincang dengan masyarakat nelayan dan rekan Pers di sekretariat kantor HNSI Kota Medan Jalan Pelabuhan No 6 Belawan.Pada intinya tim yang telah terjun langsung tersebut akan mengkaji alat tangkap pukat teri yang terancam dilarang akibat Permen 02 tahun 2011 tersebut.

Ketua DPC HNSI Kota Medan Zulfachri Siagian, Sabtu (16/02/2013) menyatakan, menyambut baik kehadiran tim petugas dari BPPI Semarang tersebut guna melihat langsung cara kerja operasional kapal pukat teri gandeng dua yang ternyata memang ramah lingkungan dan hasil tangkapannya seletif sebab yang ditangkap hanya ikan teri saja.

Hal senada juga disampaikan Sekjennya Alfian MY ANPATI mengatakan, operasional kapal pukat teri tarik dua jauh beda dengan kapal pukat gerandong yang prakteknya menggunakan pukat yang sampai ke dasar laut hingga rusaknya ekosistem laut.

Sedangkan kapal pukat teri tarik dua merupakan alat tangkap yang selektif khusus menangkap ikan teri saja, karena pukatnya tak sampai ke dasar laut melainkan hanya di tengah dan permukaan dengan menentang arus memakai kantong serta pemberat penyeimbang sesuai kebutuhan agar posisi pukat tak mengapung, sedangkan 2 unit kapal difungsikan sebagai penahan pukat agar pukat tetap mengembang dan tak hanyut terbawa arus  dengan kecepatan kapal rata-rata 0,9 knot, alat ini hanya dapat digunakan sesuai dengan musim, bila musim air pasang besar maka alat tangkap ini tak bisa digunakanoleh nelayan pukat teri.

Hasil tangkapan pukat teri adalah jenis ikan teri kecil (teri nasi, teri Medan) atau dikenal  teri Pikbud, serta dikategorikan jenis ikan pelagis yang hidup diatas air permukaan, sifatnya menetap mengikuti arus air laut dan sangat rapuh, artinya ikan teri ini akan hancur apabila kecepatan kapal ikan terlalu cepat. Apabila tangkapan bercampurdengan ikan-ikan jenis lainnya dan besar-besar, ikan teri kami akan hancur sehingga kami khusus menangkap ikan teri.

Ikan teri hasil tangkapan kapal Pikbud ini merupakan icon kota Medan sebagai oleh-oleh kebangaan wisatawan lokal dan mancanegara, pendamping Kue Binka Ambon, Syirup marquisa pohon pinang dan lainnya sebagai buah tangan dari kota Medan.

Bahkan kata Alfian, persoalan kapal pukat teri tarik dua ini telah diadakan pertemuan dengan pihak PPSB Gabion, disana seluruh pengusaha dan pemilik kapal pukat teri tarik dua dikumpulkan di aula kantor PPSB Gabion hingga disepakati bahwasannya kapal pukat teri tarik dua bukanlah kapal pukat gerandong, melainkan kapal pukat teri yang ramah lingkungan serta seletif sebab hanya ikan teri saja yang ditangkap.Terang Alfian yang juga selaku Wakil Ketua DPC HNSI Kota Medan.
(Abu/Salim/Mdn). 

BELAWAN | GLOOBAL BERITA -Ketua HNSI Kota Medan Zulfachri Siagian didampingi pengurusnya Alfian MY, Awal Yatim dan Zulkarnaen di sekretariat DPC HNSI Kota Medan Jalan Pelabuhan No 06 Belawan, meminta kepada Menteri KKP untuk merevisi Peraturan Menteri (Permen) KKP nomor 02 tahun 2011.Sabtu (16/02/2013).

Alasannya, masih ada alat tangkap nelayan yang tidak masuk Permen 02 thn 2011 sehingga alat tangkap tersebut dianggap illegal.Ada yang perlu pengkajian yakni alat penangkapan ikan (API) yang dinamakan pekbot (alat tangkap ikan teri) karena hasil survey HNSI Medan ke lapangan dapat disimpulkan, alat tangkap tersebut tidak merusak lingkungan sehingga perlu dikaji lebih lanjut.

Dilihat dari aspek regulasi belum adanya juklak dan juknis hasil tangkap pukat teri adalah ikan teri yang merupakan ikon perikanan dari kota Medan, merubah alat tangkap tak mudah bagi nelayan.
Secara tehnis operasional pukat teri di posisi 10-11 meter sedalam air dengan kedalaman 20 sampai dengan 25 meter sehingga tidak menyentuh kedasar laut.Komposisi hasil tangkap 98% teri tidak menangkap ikan lainnya, sedangkan untuk alih tehnologi pukat teri memerlukan waktu 2 sampai 3 tahun.

Aspek sosial dan ekonomi, investasi Rp 500 sampai Rp600 juta/unit, tenaga kerja berjumlah 6 sampai 7 orang perkapal dari  94 kapal atau 47 unit ada di Medan, 50 unit di Tanjung Balai, 6 unit di Langkat.Bahkan tenaga kerja pemilik dan penjemur ikan teri mencapai ratusan orang.

Operasional kapal pukat teri digerakkan lamban mulai 0,9 hingga 1 knot, dan ditarik dua kapal untuk penyeimbang agar ikan tidak terbawa arus dan ikan yang lebih besar masih ada kesempatan kabur. jika masuk tercampur ikan teri maka ikan teri nya jadi rusak(Abu/Gus/Blw).

BELAWAN | GLOOBAL BERITA - Akibat pencemaran limbah industri maupun limbah masyarakat serta operasional alat tangkap tak ramah lingkungan menyebabkan sebanyak 18 jenis ikan yang dikenal di Medan saat ini sudah langka, DPC HNSI Kota Medan mencatat diantaranya jenis ikan senohong, gerapuh malas, ikan lundu, ikan lontok, gabus pasir, bedukang, duri kuning, duri putih, ikan tomok, ikan ketang, ikan bulan, kerang piso lipat, ikan tanda-tanda, kepah, udang pinggir, ikan kapas-kapas, ikan selangat dan lokan.
Hal itu disampaikan Zulfachri Siagian selaku Ketua DPC HNSI Kota Medan di sekretariatnya Jalan Pelabuhan No 06 Belawan, Sabtu (16/02/2013).Dikatakannya lagi, selain 18 jenis ikan bahkan ada 14 alat tangkap perikanan yang biasanya digunakan masyarakat nelayan saat ini turut langka.Ke 14 alat tangkap yang sudah punah tersebut, jaring belat, jaring apollo, jaring udang taiwan, pukat senja, pukat tuamang, jaring udang selapis, jaring bawal, pukat ambai, jermal, bubu ikan pinggir, jaring kepiting pinggir, rawe pinggir, jaring ikan pinggir, sondong tangan.
Kenapa nelayan masih miskin maupun usaha perikanan selalu tertinggal dengan /usaha ekonomi lainnya? Zulfachri menilai karena nelayan selalu puas dengan apa yang didapat hari ini, pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal, terlambat menerima informasi maupun tehnologi, tidak terjaganya sumber daya secara berkesinambungan, peran Pemerintah yang terlalu lama untuk mengatasi masalah yang muncul terhadap nelayan.Paparnya.(Abu/Gus/Blw).

RANTAU PRAPAT | GLOOBAL BERITA -Musyawarah pembentukan pengurus Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) 02.09 kabupaten kota minggu 10.2/13 sekitar pukul 114:00wib, telah sukses dilaksanakan ,  Acara tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Camat Rantau Utara, jalan Binaraga

HAMPARAN PERAK | GLOOBAL BERITA  - Sebanyak 22 unit pondok rumah milik petani miskin berada dilahan tanah suguhan Desa Klumpang Kecamatan Hamparan Perak kini rubuh dan rata dengan tanah pasca dibakar dan dirusak oleh ratusan massa bayaran pihak PTPN II kebun Klumpang berdalih okuvasi, Kamis (14/02/2013) pukul 08.00 WIB selain puluhan rumah ternyata ribuan batang tanaman milik petani disana turut dibabat dan dirusak.

Tak terima atas kejadian tersebut ketua kelompok petani tanah suguhan, Ismul Hakim alias Gatot mengatakan, akan mengadukan ke Polres Pelabuhan Belawan, DPRD Sumut serta ke Komnas HAM. Ia menerangkan, mereka telah bercocok tanam di lahan tersebut sejak 2 tahun lalu namun diperlakukan biadap oleh oknum PTPN II Kebun Klumpang sudah kali kelimanya dialami.

Padahal mereka bukanlah petani pengarap melainkan petani dilahan tanah suguhan dengan luas 350,468 M2 SK berdasarkan alas hak surat keterangan tentang pembagian dan penerimaan tanah sawah dan ladang no
044/Hamparan Perak /Ds.

Dalam surat tersebut menyatakan berdasarkan surat ketetapan dari menteri dalam negeri tanggal 28 juni 1951 no.12/5/14dan ketetapan tgl 28 september 1951 no 036/K/agr telah dibagikan pada harto Harjo
kampung klumpang Psr V/iv kec. hamparan perak , Kab.Deli Serdang yang juga termasuk consessi ex-VDM Klumpang Estate luas 2 hektar panjang 200 meter lebar 100 myaitu petak 44 dalam peta lampiran berita acara pengundian yang dilakukan di Klumpang h.perak tgl 4 april 1952.

"Sakit hatilah kami pak,inikan tanah kita, kita ada alas hak sebab kami ini ahli waris atas tanah suguhan ini, lihatlah, rumah kami sebagai tempat berteduh dan di lahan ini kami mencari makan kini sudah
rusak diobrak abrik dan dibakar massa preman dari PTPN II Kebun klumpang, kami disini hanya sekedar untuk hidup dan bercocok tanam sesuai surat ahli waris yang kami miliki, kami bukanlah penggarap
disini,dan sampai kapan pun kami tetap bertahan selangkah pun kami enggak mau mundur demi mempertahankan hak kami, kami menutut agar pihak PTPN II kebun Klumpang untuk membangun kembali rumah kami yang dibakar serta tuntut ganti rugi,"keluh Rukita Br Bangun alias Girik (44) janda anak lima yang saat ini rumahnya habis dibakar massa preman kebun yang tak berprikemanusian itu.

Terpisah, Manager Kebun Klumpang, Ir.Heri Suprianto ketika dikonfirmasikan belum bisa memberikan keterangan terkait okuvasi tersebut sebab masih berada di lokasi, besok saja kalian datang jumpai
kerani 1 saya, tuturnya saat dihubungi via HPnya.(Abu/Gus/H. Perak)

LABURA | GLOOBAL BERITA -Mantan Kepala Dinas Pertanian ( Kadistan ) Kabupaten Labuhanbatu Utara ( Labura) Marcos Efendi Siregar Msi dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) T .SP dan Pejabat Pembuat Teknis Kerja(PPTK)  ditahan Polre Labuhanbatu tekait kasus dugaan  korupsi pada pelaksanaan proyek pembangunan irigasi tahun 2011 yang menelan dana sebesar Rp .745.910.000,Senin (11/2) sementara rekanan penyedia barang dan asa CV Riqh Jaya berinisial SN melarikan diri.