Belawan,Gloobal Berita.com - Kalangan nelayan tergabung dalam Serikat masyarakat Pesisir Kota Medan (SAMPAN) diketuai Amat Jafar hingga kini masih diresahkan aktivitas sejumlah kapal pukat trawl asal Gabion yang hingga kini tak terjamah hukum, sejumlah alat tangkap pukat trawl atau pukat harimau berkedok pukat kantong maupun kapal pukat ikan (PI) maupun lamparan dasar dari sejumlah gudang yang ada di Gabion atau Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) mengakibatkan kalangan nelayan kecil yang mengandalkan jaring selapis kian resah, padahal dalam Kepres 39 Thn 1980 dengan tegas dilarang penggunaan alat tangkap trawl.Akibat tak berjalannya peraturan tentang jalur-jalur penangkapan ikan sesuai SK Mentan 392 tahun 1999 mengakibatkan kian maraknya aksi penangkapan ikan mengunakan pukat harimau dan pukat teri yang membunuh kesempatan nelayan kecil untuk mendapatkan ikan, apalagi kapal-kapal pukat trawl lokal tersebut sudah berani merambah ke zona tangkap nelayan kecil.
Banyak jaring-jaring nelayan baik nelayan dari Belawan maupun nelayan asal Pantai Cermin saat ini resah mengakibatkan sejumlah jaring rusak bahkan hilang.
“Kemana lagi kami harus mengadu, jaring kami sebagai andalan mencari ikan justru ditabrak kapal trawl yang banyak berasal dari Gabion padahal kami mau beli jaring baru sudah tak ada duit, kami minta ketegasan Pemerintah guna menertibkan alat tangkap yang menyalahi izin,”desak sejumlah nelayan kecil di Belawan Senin (14/05/2012).
Ditempat terpisah, Azhar Ong selaku tokoh masyarakat Nelayan di Belawan merasa prihatin atas keresahan sejumlah nelayan kecil yang ada di Belawan maupun daerah lainnya akibat maraknya aksi kapal pukat trawl local asal Gabion yang izinnya malah dikeluarkan Dinas perikanan berupa pukat kantong padahal prakteknya pukat harimau yang tak terjamah hukum, pantasan saja laut di Selat Malaka kian hancur, kata Azhar Ong yang juga Ketua Assosiasi Kelompok Usaha Nelatan dan Tani (Akuntan) tersebut.
Bahkan kapal-kapal berbadan besar tersebut kerap melakukan praktik manipulasi Grosston (GT) sehingga kapal ikan tersebut bisa memasok BBM bersubsidi serta menghindari pembayaran pajak Punggutan Hasil
Perikanan (PHP) namun cukup pembayaran retribusi di Dinas Perikanan Propinsi maupun Kota Medan. (Guslim)
Ditempat terpisah, Azhar Ong selaku tokoh masyarakat Nelayan di Belawan merasa prihatin atas keresahan sejumlah nelayan kecil yang ada di Belawan maupun daerah lainnya akibat maraknya aksi kapal pukat trawl local asal Gabion yang izinnya malah dikeluarkan Dinas perikanan berupa pukat kantong padahal prakteknya pukat harimau yang tak terjamah hukum, pantasan saja laut di Selat Malaka kian hancur, kata Azhar Ong yang juga Ketua Assosiasi Kelompok Usaha Nelatan dan Tani (Akuntan) tersebut.
Bahkan kapal-kapal berbadan besar tersebut kerap melakukan praktik manipulasi Grosston (GT) sehingga kapal ikan tersebut bisa memasok BBM bersubsidi serta menghindari pembayaran pajak Punggutan Hasil
Perikanan (PHP) namun cukup pembayaran retribusi di Dinas Perikanan Propinsi maupun Kota Medan. (Guslim)
Tidak ada komentar: