"Tidak benar Presiden mendiamkan. Memang tidak ada kewajiban Presiden kepada LSM dan politisi menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Presiden," kata Sudi Silalahi dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012).
Pernyataan ini menjawab kritikan pegiat antikorupsi, politisi termasuk akademisi. Pasca upaya penangkapan penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan, pegiat antikorupsi yang datang ke KPK, Jumat (5/10) malam, mempertanyakan perhatian Presiden atas polemik KPK dengan Polri.
Sudi menegaskan, Presiden sudah mengambil langkah terkait ketegangan yang terjadi. Dia mencontohkan, pasca kedatangan personel polisi dari Polda Bengkulu ke gedung KPK, Presiden langsung memerintahkan Menko Polhukam untuk memfasilitasi pertemuan antara pimpinan KPK dan Polri.
"Pertemuan para pimpinan KPK dilakukan besok Senin (8/10), setelah itu Presiden akan menyampaikan solusi apa yang akan ditempuh dalam masalah KPK dan Polri," terang Sudi.
Selain itu, Sudi juga menyebut Presiden memperhatikan komentar masyarakat atas polemik KPK dan Polri. Tapi Sudi menyebut Presiden lebih dulu mengedepankan berjalannya sistem yakni kesepakatan antara KPK dan Polri sebelum turun tangan menengahi polemik ini.
"Sebelum Presiden mengambil alih dikedepankan dulu upaya KPK-Polri untuk mengatasi masalah sesuai UU dan MoU yang berlaku," ujar Sudi yang mengenakan batik dan berbicara di podium ini.
(Red/GB)
Tidak ada komentar: