Keterangan disampaikan Kasi Intel Kanwil BC Sumut Goodman Purba menyebutkan, Kapal Motor Rezeki Karya Muda Kedapatan membawa  sekitar 400 (empat ratus) Balepress pada tanggal 15 oktober 2012 sekitar perairan Pematang Sei Baru,Kab.Asahan ,Provinsi Sumatera Utara sekitar pukul 00.15 wib ,namun saat penangkapan petugas Bea dan Cukai tidak ditemukan Nahoda beserta ABK di atas kapal tersebut.Diduga Nahoda dan ABK telah melarikan diri begitu juga Petugas BC   

tidak menemukan surat -surat kelengkapan kapal maupun dokumen kepabean.

Sementara nilai barang yang disita tersebut jika dijual di pasaran kota medan bernilai sekitar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), namun jauh lebih penting dari itu adalah untuk mencegah terganggunya industri tektil/garment nasional dan kemungkinan masyarakat terkena bibit penyakit yang berasal dari pakaian bekas tersebut.

Tindakan penyeludupan barang berupa pakaian bekas yang dilarang dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum dibidang impor melanggar Pasal 102 ayat(a) Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman penjara paling sedikit 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5000.000.000,-(lima milyar rupiah)

Selanjutnya untuk upaya pengamanan, barang bukti kapal dan muatannya dibawa ke Pangkalan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan dikawal  kapal patroli BC 1508.Saat ini petugas Bea dan cukai masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kasus tersebut.(Abu Hasan)

Informasi yang didapat para awak kapal telah melarikan diri mengetahui kedatangan  kapal patroli BC Teluk Nibung.

Kepala Kantor TMP C Teluk Nibung Rahmady Effendi Hutahaean ketika dihubungi via telepon selulernya belum bisa memberikan keterangan karena muatan kapal masih dalam pengecekan.

Penangkapan itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan masuknya barang berupa Narkotika dalam balepress maupun kapal tersebut,Selanjutnya untuk upaya pengamanan,barang bukti kapal dan muatannya  dibawa ke Pangkalan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara jalan Karo Belawan dan hari ini Selasa  (16/10/2012) barang - barang dari KM Rezeki Karya II Gt 29 No.240 akan di bongkar serta di periksa oleh Petugas.

AEKKANOPAN | GLOOBAL BERITA -Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara kamis (11/10) di jalan daerah Kecamatan Kualuh Selatan mengadakan penertipan Uji Berkala Kenderaan Bermotor (Periodikal Vehicle Inspection),Pengujian Kenderaan bermotor yang dilakukan oleh DinasPerhubungan mempunyai dasar Hukum yakni
1.Undang undang NO 22 tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah NO 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan.
3. Peraturan Pemerintah no 44Tahun 1993 Tentang Kenderaan dan Pengemudi.
4.Keputusan Menteri Perhubungan NO 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara NO 32 Tahun 2011,dan Peraturan Pemerintah NO 55 Tahun 2012 tentang Kenderaan.

Kasi Pengujian  Kenderaan Bermotor Syarifuddin ketika dimintai keterangan perihal penertipan uji kenderaan bermotor di Labura kepada wartawan menjelaskan,masih banyak kenderaan di Labura yang tidak melengkapi surat kenderaan.
Padahal kita sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai kenderaan angkutan di wilayah Kabupaten ini.
Anehnya lagi kata Syarifuddin, begitu banyak kenderaan bermotor yang berdomisili di Labura perlengkapan masa ujinya dikeluarkan dari daerah lain,Padahal sarana dan prasarana di Labura sudah lengkap.
Menurut keterangan sipemilik mobil kenderaan angkutan roda enam (colt diesel red)yang tidak ingin di tulis jadi dirinya kepada wartawan menuturkan,saya sejak mempunyai kenderaan tidak pernah menguji dilabura.
Pengurusan kenderaan saya urus melalui samsat yang berada di Labura.Namun saya heran surat speksi kenderaan saya setelah selesai ternyata dikeluarkan dari daerah lain Simalungun. Mendengar ucapan pemilik kenderaan tersebut Syarifuddin angkat bicara,
Sangat menyayangkan hal ini terjadi.
Padahal kita selalu bekoordinasi dengan intansi terkait.Dan ia menghimbau bagi para supir untuk kepengurusan speksi  jangan lagi memakai jalur calo.datang aja ke kantor kami.Bila perlu kami siap datang untuk menguji kenderaan ke lapanagan.

Menurutnya uji kenderaan ini kami lakukan pertama tama bertujuan untuk keselamatan kenderaan.Sebab dalam uji kenderaan kami melakukan berbagai hal seperti pengujian rem kenderaan,ketebalan ban,klekson kenderaan dan lampu kenderaan.Dengan demikian sudah barang tentu hal ini dapat mengurangi dan menekan angka kecelakaan tandas syarifuddin

 (Untung Hardianto /Labura)

MEDAN | GLOOBAL BERITA   Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara bersama-sama KPPBC TMP Belawan dan KPPBC TMP Teluk Nibung  memusnahkan sebanyak 59.056 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dilapangan tempat penimbunan Pabean Sementara (TPPS) PT. Balai Lelang Artha KIM II Medan, Kamis (11/10).

Puluhan ribu botol minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang dimusnahkan telah mendapat persetujuan peruntukannya untuk dimusnahkan dari Menteri Keuangan RI tersebut berasal dari KPPBC TMP Belawan bersama BC Sumut pada tahun 2010, dimana diberitahukan bahan pembuat lilin (Parrafin Wax) namun berdasarkan hasil analisis intelijen dan pemeriksaan fisik ternyata MMEA impor yang tak berpita cukai.

Selain itu hasil dari operasi cukai tahun 2011 terhadap beberapa tempat penjualan eceran (TPE) seperti hotel, tempat hiburan dan toko yang berada di kota Medan sekitarnya, Kemudian sitaan dari kerjasama dengan pihak kepolisian daerah Sumut dimana untuk penanganan barang kena cukai seperti MMEA merupakan kewenangan penyidik Bea Cukai  sebagai mana diatur dalam UU no 39 tahun 2007 tentang perubahan UU No 11 tahun 1995 tentang cukai.

Pada kesempatan itu turut juga dimusnahkan barang hasil penindakan bidang P2 Kanwil BC yang telah mendapat keputusan tetap (incraht) dari PN Binjai dengan tersangka (F) dengan barang bukti berupa Etil Alkohol sebanyak 34 drum.

Hal itu disampaikan Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono dalam sambutannya pada kegiatan pemusnahan minuman keras dalam berbagai merek di lapangan tempat penimbunan pabeanan sementara (TPPS) PT Balai Lelang Artha KIM II yang dihadiri Direktur Penindakan dan Penyidikan Rahmat Subagio, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumut Maimun, Kepala Bisdang Penindakan dan Penyidikan Imron, Kepala KPPBC TMP Belawan, Widhi Hartono, Kepala KPPBC TMP Teluk Nibung Rahmady Effendi Hutahaean, Kapolresta Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto,SH,  Kepala Kejaksaan BelawanRanu Subroto serta para wartawan.

Agung Kuswandono mengungkapkan, pemusnahan minuman mengandung etil alkohol Bea Cukai ini adalah dalam rangka mengenjot pemasukan negara agar dapat mencapai target yang ditetapkan Menteri keuangan sebesar Rp 138 trilliun dalam tahun ini, sedangkan untuk tahun depan naik mencapai Rp 151 trilliun, disamping itu bertujuan untuk memberi sanksi bagi peredaran yang tidak membayar cukai agar bagi yang patuh membayar cukai tidak terganggu produksinya.

Dia menambahkan, tujuan pemusnahan juga dalam rangka memenuhi salah satu fungsi DJBC untuk melindungi masyarakat (community prtector) dan menunjukan kepada masyarakat bahwa Bea Cukai tetap mengawasi importasi dan peredaran MMEA.

Di BC sendiri kata Dirjen, petugas BC sudah ada pusat kepatuhan internal dan menanda-tangani kontrak finansial, jadi petugas BC di kepatuahan internal ini dapat mengawasi teman-temannya dalam bekerja kita sudah punya kode etik dan prilaku dalam bekerja.

Serta ada penandatanganan fakta integritas, kemudian pejabat-pejabat yang memasuki kewenangan tertentu wajib melaporkan kekayaan ke KPK, jadi semua standart sudah kita penuhi, kalau mereka tak mampu atau ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka oknum BC tersebut dapat kita tindak langsung tanpa menunggu tindakan dari pihak luar.paparnya. (Red/Gb/Mdn)

JAKARTA | GLOOBAL BERITA - Pihak kepolisian akan merumuskan kembali tata cara penangkapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Novel Baswedan, terkait  kasus dugaan penganiayaan berat.

"Presiden sampaikan timing dan momentumnya tidak tepat sehingga akan dirumuskan kembali waktu dan caranya lebih mengedepankan etika," kata Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Suhardi Alius di Jakarta, Selasa (9/10).

Kata Suardi, penegakan hukum terhadap Novel tetap berlanjut di kepolisian. Polri akan melihat perkembangan kasus dugaan penganiayaan berat yang Novel yang saat itu  menjabat Kasat Serse Polres Bengkulu pada 2004 lalu.

"Pokoknya kita lihat perkembangannya. Yang penting harus kondusif. Tidak mengganggu proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kita membantu sepenuhnya," beber  mantan Wakapolda Metro Ini.

JAKARTA | GLOOBAL BERITA -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali bertemu dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo untuk membahas teknis penyelesaian kasus hukum yang menimpa salah satu penyidik KPK, Kompol Novel Baswedan.

"Intinya kita sudah ada kesepakatan menyelesaikan permasalahan ini. Akan kita selesaikan dengan cara yang beradab dan seadil-adilnya," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/10).

Namun begitu, Abraham enggan menjelaskan lebih rinci mengenai teknis dan waktu pertemuan digelar. Yang jelas, menurut Abraham, akan ada penyelesaian yang berguna bagi bangsa soal kasus tersebut.

"Kalau kita sudah menyelesaikan masalah ini, bisa ditafsirkan akan ada penyelesaian yang berguna bagi bangsa dan negara," sambung Abraham.

Kompol Novel Baswedan yang telah menjadi penyidik tetap KPK diduga telah melakukan penganiayaan terhadap enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu, Sumatra Selatan, pada 2004 silam. Kala itu, Kompol Novel menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu.

Novel diduga menembak kaki enam pencuri sarang burung walet. Satu di antara mereka akhirnya meninggal dunia. Kasus Novel itu dibuka kembali setelah KPK selesai menggelar pemeriksaan terhadap Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo terkait dugaan korupsi simulator SIM pada Korps Lalu Lintas Polri, Jumat pekan lalu.

JAKARTA | GLOOBAL BERITA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Malarangeng, meminta Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) agar tidak melaksanakan rencananya untuk mengadakan uji coba tim nasional bentukannya dengan timnas bentukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ia menilai, hal itu bukan cara terbaik untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang menghinggapi sepak bola Indonesia.

"Itu (rencana KPSI untuk adu timnas dengan PSSI) tidak akan menyelesaikan persoalan. Timnas itu hanya satu yang mewakili negara dan diisi oleh putra-putra terbaik bangsa, baik dari Indonesian Super League (ISL) maupun Indonesian Premier League (IPL)," ujar Andi kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (3/10/2012) malam.

KPSI berkeinginan mengadu timnas bentukannya dengan maksud untuk menentukan tim yang berhak mewakili Indonesia di Piala AFF yang akan digelar di Malaysia dan Thailand, akhir November mendatang. Pertandingan uji coba tersebut rencananya akan digelar di Jakarta, 10 Oktober mendatang.

Salah satu alasan KPSI melakukan hal tersebut karena kebijakan PSSI belum ideal ketika melakukan koordinasi dengan KPSI dan juga Joint Commitee untuk menyatukan timnas. Salah satu contohnya terkait pemanggilan pemain ISL, yang menurut KPSI tidak melalui mekanisme yang sudah diinstruksikan AFC, yakni harus melalui harmonisasi JC.

Andi mengatakan, baik PSSI maupun KPSI seharusnya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan rapat JC di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu. Menurut politisi Partai Demokrat ini, jika kedua kubu tersebut terus bertikai maka para pemain, yang sangat berkeinginan untuk membela timnas di Piala AFF, akan semakin menderita karena terus menjadi korban.

"Mereka (pemain) tidak ingin berada di tengah-tengah pengurus yang bertikai. Mari kita mengimplementasikan poin-poin yang ada di JC secara konsisten," kata Andi.

Dengan adanya persoalan ini kondisi sepak bola Indonesia pun semakin tidak jelas arahnya. Padahal, PSSI dan KPSI awalnya sepakat untuk berdamai saat berada di ambang deadline sanksi FIFA terkait persoalan dualisme kompetisi, Juni lalu. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada langkah nyata dari kedua kubu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah itu. 

"Saya selalu menyambut baik adanya rapat JC. Tapi, saya juga berharap ada hasil nyata dari pertemuan-pertemuan JC kemarin. Masalah ini harus segera diselesaikan karena waktu persiapan kita sudah semakin mepet untuk turnamen AFF nanti," tegas Menpora.

 menentukan tim yang berhak mewakili Indonesia di Piala AFF

JAKARTA | GLOOBAL BERITA Dari hasil rapat yang dilakukan pimpinan KPK dan Polri di Istana Negara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  maka disimpulkan lima solusi, agar perseteruan bisa diakhiri dan sesama Institusi saling menguat dan bersinergi.

"Saya mencatat banyak peristiwa di mas lalu yang baik antara Polri dan KPK. Contohnya kerja sama mencari dan menemukan tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri berhasil dengan baik sinerginya dan dan kerja samanya," kata Presiden, dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam.

Sementara itu juga, Kata Presiden, Polri  mencatat prestasi di sejumlah bidang misalnya pemberantasan terorisme, kejatan narkotika dan kejahatan jalanan. Juga prestasi pengamanan dan pengaturan kegiatan nasional mudik Lebaran dan peringatan hari-hari besar yang lain.

"Semangat, energi dan kinerja seperti ini saya yakini dapat dijadikan modal untuk bersinergi dengan KPK untuk melaksanakan tugas memberantas korupsi," ujarnya.

Inilah lima solusi tersebut:

1. Penanganan hukum dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK dan tidak pecah. Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung.

2. Keingingan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kombes Novel Baswedan saya pandang tidak tepat baik dari segi timing maupun caranya.

3. Perselisihan yang menyangkut waktu penugasan penyidik Polri yang bertugas di KPK perlu diatur kembali dan akan saya tuangkan dalam peraturan pemerintah, saya berharap nantinya teknis pelaksanaan juga diatur dalam MoU antara KPK dan Polri.

4. Rencana revisi UU KPK sepanjang untuk memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK sebenarnya dimungkinkan. Tetapi kurang tepat untuk dilakukan sekarang ini. Lebih baik  meningkatkan sinergi dan intensitas semua upaya pemberantasan korupsi.

5. Berharap agar KPK dan Polri dapat memperbarui MoU-nya dan kemudian dipatuhi dan dijalankan serta dilakukan sinergi sehingga peristiwa seperti ini tidak terus berulang di masa depan.  (jak)