BELAWAN| GLOOBAL BERITA -Wow, ternyata harga ikan di pasaran negara tetangga Diraja malaysia lebih mahal dibandingkan harga ikan yang beredar di pasaran di daerah Indonesia, sehingga wajar saja nelayan yang ada di Malaysia jauh lebih sejahtera ketimbang di Indonesia, bayangkan saja harga ikan Rp 50 ribu untuk jenis bawal ternyata di Malaysia harganya capai Rp 150 ribu atau setara dengan 50 ringgit Malaysia, begitu juga ikan kakap di Indonesia Rp 35 /Kg di malaysia capai Rp 30 ringgit setara Rp 90 ribu.

Hal itu terungkap tatkala adanya kegiatan kunjungan study banding dilaksanakan lembaga kemajuan ikan Malaysia negeri selangor,(di indonesia disebut seperti Distanla Medan), bersama PNKM atau Persatuan
Nelayan Kebangsaan Malaysia (di indonesia semacam HNSI).Rombongon tiba di Indonesia langsung disambut ketua HNSI Kota medan Zulfachri Siagian bersama petugas Distanla Medan Kukuh PS, ada sekitar 80 orang Malaysia ke Indonesia selanjutnya menuju ke Pelabuhan Perikanan samudera Belawan (PPSB).

Menurut Zulfachri Siagian, Jumat (08/02/2013) di sekretariatnya Jalan Pelabuhan No 6 menceritakan, setibanya para rombongan tamu dari Malaysia di PPSB, diadakan dialog dengan para nelayan juga jajaran
pengurus DPC HNSI Kota Medan, dalam dialog tersebut disampaikan masing-masing manfaat yang dirasakan para nelayan.PNKM menyampaikan kalau di Malaysia nelayan dapat bantuan dari kerjaan lebih banyak khususnya bagi pribumi.

Jadi setiap nelayan memiliki kartu nelayan dan himpunan diberikan uang 200 ringgit setara dengan Rp600 ribu, bbm solar untuk operasional dibeli dengan harga 1 ringgit 25 sen atau Rp3750/liter.

Jika kapal ikan tersebut tak bisa kelaut dengan alasan ombak dan rusak biaya ini tak bisa dikembalikan.Ketika rombongan melihat pembongkaran ikan TPI PPSB mereka menanyakan harga ikan jenis kakap dijual sebesar Rp 25 ribu/Kg , bawal Rp 50 ribu/Kg. mereka sangat terkejut, karena di
malaysia jenis ikan kakap (pekjo) dihargai Rp 30 ringgit atau Rp 90 ribu sementara bawal seharga 50 ringgit atau Rp 150 ribu.(A.salim)

BELAWAN| GLOOBAL BERITA - Pantai yang bersih, nyaman dan enak dipandang menjadi idaman setiap orang, bukan tak mungkin suasana pantai yang bersih menjadi Icon bagi parawisata di Sumut khususnya kota Medan, akantetapi menjadi tantangan yang besar adalah kita harus berkerja keras serta membangkitkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya turut menjaga kebersihan pesisir pantai.

Lihat saja saat ini hampir tiap jengkal pesisir hutan bakau dan pantai di Pelabuhan Belawan dipenuhi sampah-sampah organik maupun sampah plastik sehingga dikhawatirkan sampah tersebut mempengaruhi
perkembangbiakan anak ikan, udang dan kepiting. Bahkan kita sangat menyayangkan sudah banyak beberapa jenis ikan yang langka kemungkinan akibat pencemaran laut.

Dari itulah di tahun ini, HNSI kota Medan berkerjasama dengan Pemerintah kota akan mengelar kegiatan gerakanan pembersihan pantai dan sungai bersama sejumlah elemen masyarakat."Kita rencanakan
kegiatan itu nantinya bersamaan dengan Ulang tahun HNSI ke 40 pada bulan April 2013 ini dan kita akan kordinasi  dengan Pemko Medan nantinya agar kegiatan ini berkelanjutan serta tak sekedar seremonial
belaka dengan tujuan kebersihan pantai tersebut tetap terjaga,"jelas Zulfachri saat dihubungi wartawan, Senin (11/02/2013) Via HP jelang acara tersebut.(Abu/Salim / Blw)

BELAWAN   | GLOOBAL BERITA - DPC HNSI Kota Medan diketuai Zulfachri Siagian didampingi wakilnya Alfian MY menilai, penyebab timbulnya gejolak pada masyarakat nelayan asal Langkat hingga terjadi tindakan anarkis sebagai pemicunya gara-gara hasil kesepakatan tentang penggunaan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan  Negera Republik Indonesia (WPP NRI 571) pada (18/2/2013) lalu di hotel Asean Medan, Dirjen PSDKP mengundang instansi Pemerintah, Dinas Perikanan dan elemen masyarakat nelayan khusus di Tanjung Balai dan HNSI Kota Medan, sementara masyarakat nelayan Batubara, Langkat, dan Deli Serdang tak diundang.

Dalam rapat tersebut disampaikan tentang Permen No Permen 02 thn 2011 yg dirubahmenjadi permen 08 2011yang dirubah permen 05 thn 2012, didalam rapat tersebut dibuat kesepakatan yang ditanda tangani seluruh peserta yang berhadir kecuali HNSI Kota Medan karena pihak moderator rapat terkesan tak memberikan kesempatan serta menghargai pendapat HNSI Medan padahal HNSI Medan diundang untuk berhadir.

Diterangkan, Alat Penangkap Ikan (API) pukat tarik dua dilarang di WPP NRI 571, alasan HNSI Medan tak tanda tangani, karena masih banyak alat tangkap yang ada di daerah Sumut yang belum masuk kedalam Permen 02 thn 2011 melainkan hanya 10 jenis alat tangkap saja, diantaranya yang belum masuk adalah jenis pukat apung, jaring kepiting, jaring terisi, dan ambai.

Dan masih ada alat tangkap yang belum diuji tingkat kelayakan tapi dilarang, contohnya pukat yang ditarik 2 kapal. sementara dalam pasal 24 ayat 3 Permen 02 tahun 2011 pukat dasar tarik 2 sepakat untuk dilarang karena menggunakan alat pemberat yang merusak ekosistem laut.

Sedangkan dalam pasal 24 ayat Permen yang sama, pukat hela (tarik) pertengahan 2 kapal dilarang beroperasi di seluruh WPP NRI 571, kami belum sependapat untuk itu perlu pengkajian oleh instansi resmi
Pemerintah apakah alat tangkap tersebut merusak lingkungan atau sumber daya kelautan lainnya.

Dalam rapat tersebut kata Zulfachri, HNSI Medan menyayangkan sikap moderator Ir S.Alina Tampubolon MP ST sebagai direktur pengawasan sumber daya ikan yang tidak menerima masukan dari peserta rapat
terkait penyelesaian masalah nelayan yang ada di daerah Sumut, beliau langsung menutup rapat tersebut yang menurut kami dijadikan tameng agar pembuat kebijakan ini tak dihujat oleh masyarakat.

Efeknya, tanggal 20 januari 2013 masyarakat nelayan Langkat yang telah menerima hasil kesepakatan tersebut lusanya melakukan aksi anarkisme hingga timbulnya korban jiwa, dan mengakibatkan masyarakat nelayan berurusan dengan polisi hingga kini masih ada belasan nelayan Langkat
yang ditahan.

Selanjutnya pada 25 Januari 2013, ketua DPD HNSI Sumut H.Syah Affandi SH didampingi sekretaris Ilya ulumuddin dan ketua HNSI kota Medan Zulfahri Siagian serta Mazlan selaku ketua DPC HNSI Langkat diterima Kapoldasu Irjen Pol Wisnu Amat Satro guna mendiskusikan persoalan nelayan yang ada di Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut sudah cukup arif untuk membebaskan para nelayan yang tidak tersangkut dengan tindakan pelemparan kantor polisi dan menikam anggota Brimob.

Dalam diskusi tersebut kita sampaikan dan meminta pada Kapolda utk memeriksa pejabat pemerintah yang terkait dengan permen 02 thn 2011 karena bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat nelayan khususnya sumut.Kapolda pun berjanji akan mempelajarinya, jelas Zulfahri. (Abu/Salim/Blw)