Kejatisu Segera Panggil Pejabat KONI Medan,terkait Korupsi

"Kita sudah membuka kembali kasus laporan dugaan korupsi di KONI Kota Medan. Untuk penelusuran, pejabat KONI Medan akan kita panggil untuk diperiksa guna dimintai keterangannya," kata Kasipenkum Marcos Simaremare SH, baru-baru ini.

Dikatakan Marcos, terkait laporan dugaaan korupsi tersebut, sebelumnya penyidik intel Kejatisu telah melakukan pengusutan terhadap dugaan yang dimaksud sejak awal 2011 lalu. Dan masih pada status penyelidikan dengan mengumpulkan data dan keterangan (Pulbaket)."Kini kita (Kejatisu-red) akan melakukan penelusuran kembali guna melanjutkan pengusutan lalu," sebutnya.

Sebelumnya Marcos menjelaskan, dugaan adanya korupsi di tubuh lembaga yang menaungi bidang olahragaitu berdasarkan laporan dan temuan masyarakat. Dimana disampaikan dalam pengelolaan anggaran menyalahi peruntukan dan penggunaannya. “Ada penggunaan anggaran yang tidak tepat, ada juga kegiatan kegiatan yang diduga dikerjakan tidak sesuai. Temuan ini masih kita klarifikasi dulu,“ jelasnya.

Untuk itu, Marcos berjanji akan mempertanyakan kembali kepada pihak penyidik, progres perkembangan penyelidikan yang telah dilakukan hingga saat ini. “Semua laporan adanya dugaan korupsi akan ditindaklanjuti, karena merupakan program kerja dari Jaksa Agung RI,” tegasnya.

Sebelumnya dalam kasus ini, mantan Aspidsus Kejatisu, Erbindo Saragih SH pernah mengatakan, laporan dugaan korupsi pada KONI Medan, terkait adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana PSMS Medan.

Menanggapi pengusutan kasus tersebut, praktisi hukum Muslim Muis SH, Senin (23/1) mengatakan, pihak Kejatisu harus segera memanggil dan memeriksa pejabat KONI Medan. "Kasus i ni harus dijadikan prioritas dan segera panggil Ketua KONI Medan untuk diperiksa," sebutnya.

Dalam kasus dugaan korupsi, dibidang olahraga juga rentan dengan tibdak korupsi."Ini bisa kita lihat seperti pembangunan sarana olahraga (Wisma Atlet) di Palembang. Perbuatan korupsi terang-terangan terjadi. Itu contoh agar Kejatisu bisa mengusutnya tanpa tebang pilih," ungkapnya.

palagi kata dia, perkembangan dan kompetisi dunia olahraga semakin tinggi, serta keterlibatan pemerintah dalam pemberian dana harus dievaluasi agar penggunaannya sesuai. “Jadi semangat pemberantasan korupsi harus menyeluruh. Lembaga apa pun dia yang menggunakan anggaran Negara dengan tidak sesuai dan merugikan negara harus dihukum,” pungkasnya(Boy)