Penyelewengan BBM di Tanjung Balai 'Menggila'

Namun Diskanla Tanjungbalai membuat peraturan sendiri, dengan memperbolehkan kapal besar mengambil minyak ke SPBU dengan jumlah hampir ribuan liter. Kebijakan Diskanla tersebut mengundang protes dari masyarakat nelayan Tanjungbalai, karena peraturan Walikota SPBU hanya melayani nelayan kecil bukan kapal besar.

Saat di Konfirmasi Rabu (28/3), aktivis LSM SIRA Samsul Bahri SE mengatakan, apa yang dilakukan Diskanla tersebut berdampak pidana, karena  membuat kebijakan tidak ada dasar hukumnya, dan ini harus segera dihentikan."Kalau tidak kami akan melaporkan Diskanla Tanjungbalai ke Kejaksaan dan pihak yang berwajib, karena kebijakan tersebut seolah-olah menjadi legalitas bagi mafia BBM untuk melakukan aksinya. Seharusnya pihak kepolisian mempertanyakan Diskanla tentang dasar hukum nya membuat kebijakan tersebut bukan malah melakukan pembiaran ujar Syamsul.(nursidin)