DPRD akan Ajukan Hak Inisiatif Perubahan Perda PBB

Ikrimah mengakui, ada kelemahan dalam pembahasan Perda PBB tersebut, dikarenakan pada saat bersamaan banyak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas sekaligus untuk ditetapkan sebagai Perda.

Memang, kata Ikrimah, kenaikan 0,2 persen dari yang sebelumnya 0,1 persen tarif PBB dari perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan berdampak besar bagi pembayaran PBB. “Kami kira angka 0,1 persen itu kecil, ternyata naik menjadi 100 persen,” ujar Ikrimah.

Kenaikan PBB hingga 100 persen ini, lanjut Ikrimah, memang dinilai memberatkan masyarakat, apalagi dengan situasi perekonomian masyarakat sekarang ini.
Bahkan, kata Ikrimah, bukan hanya kenaikan pajak dari sektor PBB, sejumlah pelaku industri juga menyampaikan keberatan pajak retribusi lainnya yang dinilai terlalu tinggi.

Selain itu, tambah Ikrimah, masyarakat bisa mengajukan keberatan atas Perda yang dinilai memberatkan, sebagai pendukung anggota DPRD untuk mengajukan hak inisiatifnya.“Karena, Perda yang sudah berjalan tidak serta merta bisa dilakukan perubahan. Untuk menyesuaikannya juga harus melalui mekanisme,” katanya.(Basri)